Perselisihan Perburuhan dan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja

July 7, 2010 Leave a comment

Dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan perburuhan ( industrial ) melalui P4 ( baik P4d/P), penyelesaian perselisihan perburuhan melaui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), memberikan sejumlah kemudahan bagi buruh. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada PHI pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Penghapusan biaya gugatan dan biaya eksekusi untuk nilai gugatan sampai senilai Rp.150.000.000, berperkara dapat diwakili oleh Serikat Pekerja serta keaktifan dari hakim.

Sebelumnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaui P4, butuh waktu penyelesaian yang cukup lama. Proses penyelesaian perselisihan perburuhan mekanismenya adalah melalui P4d dan P4p. Penyelesaian perselisihan melaui P4 tidak ada ketegasan mengenai batas waktu.UU no.22/19657 tidak memberikan batasan waktu kapan suatu perselisihan perburuhan harus sudah mulai diperiksa dan sekaligus diselesaikan oleh P4D dan P4P. Setelah melalui P4D maupun P4P, perselisihan tidak berakhir sampai disitu, Bagi pihak yang tidak puas, masih terbuka upaya hukum, yaitu gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). dan apabila tidak dapat menerima putusan PTTUN upaya selajutnya adalah kasasi ke MA.

Dikedua instansi peradilan ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara adalah cukup lama. Tidak dapat dipastikan kapan perkara dapat diputuskan. terlebih-lebih di tingkat kasasi,waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara akan jauh lebih lama lagi. Prosesnya akan memakan waktu tahunan. Proses hukum yang sedemikian lama dan berliku, bagi sebagian buruh menyebabkan mereka sudah kehabisan nafas duluan. Ketika perkara masih berlangsung pihak pengusaha secara sengaja tidak membayar gaki. Dengan tidak dibayarnya upah, menjadikan buruh kehabisan tenaga utnuk meneruskan perkara.Akibatnya, buruh menyerah sebelum perkara diputuskan atau membiarkan perkara itu berjalan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu.Prosedur dan waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sedemikian panjang dan berbelit dalam UU N0.22 TH.1957 sudah dihapus oleh UU No. 2/2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Pasal15 menentukan bahwa mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 4 UU No.2/2004

Singkata kata, kesepakatan dicapai oleh para pihak dalam perkara, biasanya secara tertulis dan / atau membaca ke dalam catatan di pengadilan, lalu menyelesaikan semua masalah. Biasanya ada unsur-unsur kompromi, pengabaian hak untuk membuka kembali atau banding masalah bahkan jika ada informasi yang ditemukan kemudian yang akan mengubah hal-hal (seperti terulangnya masalah dengan cedera), saling klaim lebih lanjut oleh masing-masing pihak, pernyataan bahwa tidak ada pihak yang mengakui kesalahan, dan beberapa tindakan atau pembayaran oleh satu atau kedua belah pihak. Singkatnya, kasus selesai, asalkan pihak melakukan apa yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan penyelesaian final.

Advertisements
Categories: Tugas Tags:

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

July 1, 2010 Leave a comment

Pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara umum meliputi penyelengaraan program-program Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Penyelengaraan program Jamsostek didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada PP No 25 Tahun 1981, program Askes didasarkan pada PP No 69 Tahun 1991, program Asabri didasarkan pada PP No 67 Tahun 1991, sedangkan program Pensiun didasarkan pada UU No 6 Tahun 1966. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS),dan anggota TNI/Polri.

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagaimana didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.

Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya berhak atas jaminan kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah jaminan hari tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat.

Pada dasarnya program Jamsostek merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi kerja dan pekerja. Sistem tersebut secara teori merupakan mekanisme asuransi. Penyelengaraan sistem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully funded system, tetapi bukan harga mati. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah terikat untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara program Jamsostek dikondisikan harus dan memperoleh keuntungan, pemerintah akan memperoleh deviden karena bentuk badan hukum Persero.

Categories: Tugas Tags:

Keselamatan Kerja

June 3, 2010 Leave a comment

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan & proses pengolahannya, landasan tempat kerja & lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi distribusi baik barang maupun jasa. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga & tidak diharapkan yang terjadi pada waktu bekerja pada perusahaan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.

Tujuan Keselamatan Kerja antara lain Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup & meningkatan produksi & produktivitas nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Sumber produksi dipelihara & dipergunakan secara aman & efisien.

Kerugian-Kerugian yang disebabkan Kecelakaan Akibat Kerja antara lain Kerusakan karena kecelakaan kerja antara lain bagian mesin, pesawat alat kerja, bahan, proses, tempat, & lingkungan kerja. Kekacauan Organisasi dalam proses produksi. Keluhan & Kesedihan Orang yang tertimpa kecelakaan itu akan mengeluh & menderita, sedangkan kelurga & kawan-kawan sekerja akan bersedih. Selain itu akan kecelakaan juga akan mengakibatkan luka-luka, kelainan tubuh bahkan cacat. Kematian karena Kecelakaan juga akan sangat mungkin merenggut nyawa orang & berakibat kematian.

Kerugian-kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung & biaya tersembunyi. Biaya langsung adalah biaya pemberian pertolongan pertama kecelakaan, pengobatan, perawatan, biaya rumah sakit, biaya angkutan, upah selama tak mampu bekerja, kompensasi cacat & biaya perbaikan alat-alat mesin serta biaya atas kerusakan bahan-bahan. Sedangkan biaya tersembunyi meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi.

Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja dapat dilakukan dengan Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, kontruksi, perwatan & pemeliharaan, pengwasan, pengujian, & cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha & buruh, latihan, supervisi medis, PPPK, & pemeriksaan kesehatan. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah mati atau tak resmi mengenai misalnya kontruksi yang memnuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan & hygiene umum, atau alat-alat perlindungan diri. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis & patologis faktor-faktor lingkungan & teknologis, & keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.

Categories: Tugas Tags:

Hubungan Perburuhan

June 3, 2010 Leave a comment

Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila adalah hubungan antara unsur – unsur perburuhan yaitu buruh, pengusaha dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, inti dari pola hubungan perburuhan Pancasila adalah bahwa setiap perselisihan perburuhan yang terjadi harus diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Untuk mencapai suatu tujuan, ada tiga asas yang digunakan yaitu pertama Asas Partner in Production, di sini buruh dan pengusaha mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan mampu meningkatkan hasil usaha/ produksi. Karena itu masing – masing pihak merupakan kawan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan meningkatakan hasil produksi. Kedua, Asas Partner in Profit, yakni hasil yang dicapai perusahaan itu seharusnya bukan untuk dinikmati oleh pengusaha saja, tetapi harus dinikmati oleh buruh yang turut serta dalam mencapai hasil produksi tersebut. Asas ini dilaksanakan jika diperusahaan itu terjadi peningkatan kesejahteraan sosial para buruhnya sejalan dengan peningkatan hasil produksi. Ketiga, Asas Partner in Responsibility adalah buruh dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk bersama – sama meningkatakan hasil produksi.

Dalam menerapkan Hubungan Perburuhan tersebut, telah ditetapkan berbagai sarana antara lain Peraturan Perundang – undangan Perburuhan dimana hal ini mutlak diperlukan dan harus dapat mengakomodasi semua kepentingan pekerja maupun pengusaha, sehingga dengan demikian kepastian hukum dapat tercipta dan dapat mengurangi terjadinya perselisihan. Lalu Peradilan Perburuhan, melalui peradilan perburuhan ini, setiap perselisihan yang timbul dapat diselesaikan secara damai, sehingga kemungkinan untuk mogok / lock-out dapat dicegah sedini mungkin. Contoh lain Perjanjian Perburuhan, Lembaga Bipartite, dan masih banyak lagi.

Sumber : http://seoulmate.dagdigdug.com/hubungan-perburuhan-pancasila/

Categories: Tugas Tags:

Cara Pasang Password di FD Tanpa Software

April 10, 2010 Leave a comment

Berikut ini adalah cara memasang password di FlashDisk.

1. Buka Notepad
( Start > All Programs > Accessories > Notepad atau masuk di RUN lalu ketik notepad dan Enter) lalu copy paste script kode dibawah ini ke notepad.

Code :

on error goto 0
dim s,quest,sd,m,winpath,fs
set sd=createobject(”Wscript.shell”)
set fs=createobject(”Scripting.FileSystemObject”)
set winpath=fs.getspecialfolder(0)
set s=wscript.createobject(”wscript.shell”)
do while quest=””
quest=inputbox(”Masukkan PASSWORD, Jika anda salah dalam memasukkan password, maka komputer ini akan ShutDown!!!”, “masukkin password gan!”)
if quest=”” then
m=MsgBox(”Maaf anda belum memasukkan password…!”, 0+0+48, “http://pedasmaniscinta.blogspot.com”)
end if
loop
if quest=”TULIS PASSWORD DISINI” then
s.run “shutdown -a”
sd.run winpath & “\explorer.exe /e,/select, ” & Wscript.ScriptFullname
else
s.run “shutdown -s -t 0″
end if

TULIS PASSWORD DISINI dapat diganti sesuai keinginan anda, itu adalah sebagai tempat password anda. Pemakaian huruf kapital sangat berpengaruh. Disarankan memakai angka yang sudah diingat di luar kepala. Lalu Save As dengan nama “passwordlock.vbs” , sebelum di save as pastikan pilih all files.

Read more…

Categories: Computer Tags:

Identifikasi Memory Sekunder (Hardisk)

April 9, 2010 Leave a comment

Harddisk merupakan piranti penyimpanan sekunder dimana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi. Data disimpan dalam lingkaran konsentris yang disebut track. Tiap track dibagi dalam beberapa segment yang dikenal sebagai sector. Untuk melakukan operasi baca tulis data dari dan ke piringan, harddisk menggunakan head untuk melakukannya, yang berada disetiap piringan. Head inilah yang selanjut bergerak mencari sector-sector tertentu untuk dilakukan operasi terhadapnya. Waktu yang diperlukan untuk mencari sector disebut seek time. Setelah menemukan sector yang diinginkan, maka head akan berputar untuk mencari track. Waktu yang diperlukan untuk mencari track ini dinamakan latency Read more…

Categories: Computer Tags:

God of War III

March 24, 2010 Leave a comment

Kratos back in March 2010! Chapter terbaru dari God of War selalu membuat gamers sejati ingin mengikuti kelanjutannya. Seperti seri sebelumnya, kombinasi pertempuran, platforming, serta unsur puzzle masih menghiasi permainan ini dan bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Ditambah dengan aksi yang mahal dan mencengangkan membuat seri ini memiliki nilai tambah dari seri lainnya.

Dengan teknologi PlayStation3 diyakini akan mensihir para gamers dengan ketajaman gambar visualisasi yang dihadirkan oleh game produksi Santa Monica Studio ini. Jadi akan memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam menciptakan karakter God of War III dan memungkinkan untuk berinteraksi lebih lanjut dengan lingkungan. Dalam seri akhir ini juga gamers akan disajikan alur cerita dari berakhirnya perang Titanomachi dan kehancuhan dewa-dewa yunani. Read more…

Categories: Game Tags: